Di tengah wabah pendemi covid-19, Presiden Joko Widodo memberikan keringanan tarif listrik kepada sebagian masyarakat, hal ini bertujuan untuk menekan dampak ekonomi dari pendemi virus corona. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah kepada masyarakat.

Jokowi menggratiskan pembayaran listrik untuk 24 juta masyarakat miskin. Penangguhan tersebut ditujukan kepada pelanggan berdaya listrik 450 VA. Penangguhan ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, yakni April, Mei dan Juni 2020. Selain itu, untuk pelanggan listrik dengan daya 900 VA bersubsidi akan diberikan diskon sebesar 50 persen.

Pada kesempatan berbeda, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sejumlah peran BUMN dalam penanganan virus corona di Indonesia. Hal itu ia sampaikan kepada Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja secara virtual.

Dalam rapat tersebut, Erick mengatakan secara garis besar BUMN dituntut untuk bisa membantu penanganan terhadap dampak di sektor kesehatan, serta memastikan BUMN tetap berjalan dan mampu meningkatkan laba untuk menambal defisit keuangan negara.

BUMN juga ikut mengantisipasi dampak Covid-19. BUMN harus lebih efektif dalam menjalankan bisnis guna menghasilkan laba yang lebih besar.

Dirinya juga menjelaskan, dari Rp 405 triliun dana stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah, beberapa diantaranya dieksekusi oleh BUMN. Stimulus tersebut terbagi dalam sektor pangan, perbankan serta listrik gratis melalui PLN.

Sementara itu, pihak PT PLN (Persero) mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk membebaskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 VA dan diskon 50 % untuk daya 900 VA bersubsidi.

Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini mengatakan, Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450 VA dan keringanan tarif listrik 50 persen tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Pihaknya sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan pemerintah yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi.

Zulkifli berharap, kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global virus corona. Kebijakan pun disebut melihat kondisi perekonomian masyarakat. Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang paling terdampak.

Saat ini masyarakat dihimbau untuk tetap dirumah. Berkegiatan seperti bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Tujuan dari himbauan tersebut adalah untuk mencegah penularan yang semakin meluas. Pembebasan dan diskon tarif listrik ini diharapkan dapat mendukung hal tersebut, sehingga masyarakat khususnya golongan tak mampu, tidak harus khawatir dalam menggunakan listrik selama musim yang sulit.

Sementara itu, PT PLN melihat saat ini tingkat penggunaan listrik dari industri seperti mal dan perhotelan juga mengalami penurunan karena terdampak virus corona.

Penurunan ini terjadi karena sektor usaha tersebut tengah mengalami penurunan aktifitas usaha karena terdapat pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona.

Banyak mal-mal yang memangkas jam operasional mereka dengan membuka layanan lebih siang, beberapa tenant juga menutup gerai-gerai mal lebih awal atau lebih sore.

Namun Zukifli melihat ada peningkatan konsumsi listrik untuk perumahan, hanya saja dirinya belum bisa mengeluarkan angka pasti berapa kenainan dan penurunan konsumsi dari tiap sektor tersebut.

Sementara itu, Zulkifli juga memastikan 433 desa yang belum teraliri listrik akan memiliki listrik pada akhir 2020. Bahkan, sebagian besar dari 433 desa ditargetkan bisa dialiri listrik pada saat HUT Proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 2020.

Ia mengakui, terdapat beberapa kendala yang dihadapi PLN dalam mewujudkan target tersebtu. Pertama kendala medan infrastruktur yang sulit dan rawan dari sisi keamanan. Untuk mengantisipasinya, pihaknya sudah menyiapkan pemetaan untuk menyalurkan listrik ke 433 desa secara cepat.

Kendala kedua, ketersediaan energi, pihaknya juga harus memikirkan bagaimana menggunakan sumber-sumber energi yang ada di desa tersebut agar listrik dapat mengalir dengan baik. Kendala ketiga, pihaknya harus mencari tahu sistem apa yang tepat untuk mengaliri listrik untuk 433 desa tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mengatakan bahwa PLN akan melakukan inovasi dengan membangun stasiun pengisian energi listrik yang akan mengisi tabung listrik dengan pembangkit lokal di setiap desa.

Hal ini tentu menunjukkan bahwa pemerintah khususnya PLN memiliki kepedulian kepada masyarakat untuk memiliki akses terhadap listrik di tengah pandemi covid-19. Selain itu pelonggaran biaya juga diharapkan dapat meringankan beban bagi masyarakat yang bekerja dari rumah.

  Oleh : Ismail )*

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)