BERITAJABAR.ID - Pemerintah telah mengesahkan Perppu Cipta Kerja pada Maret 2023. Pengesahan ini disambut baik oleh para pekerja karena akan menguntungkan mereka. Upah minimum akan ditentukan oleh gubernur sehingga nominalnya cukup untuk kehidupan sehari-hari, dan selalu naik tiap tahun. Para pekerja mendukung pengesahan Perppu ini karena selalu berpihak kepada mereka.

Pemerintah sudah merencanakan Perppu Cipta kerja  dengan matang demi kemajuan di bidang investasi dan ketenagakerjaan. Perppu ini dipasang sebagai pengganti UU Cipta Kerja. Perppu Cipta Kerja dijamin tidak merugikan buruh karena hak pekerja masih ada dan masyarakat diminta untuk tidak mempercayai hoaks mengenai Perppu ini yang beredar di media sosial.

Pemerintah resmi menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi sebuah undang-undang. Peresmian tersebut dilakukan pada saat Rapat Paripurna ke-19 di kompleks Parlemen, Selasa 21 Maret 2023.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa aturan pengupahan yang akan direvisi terkait formula perhitungan upah minimum di mana variabelnya menjadi pertumbuhan ekonomi 'dan' inflasi, disertai indeks tertentu yang akan dikaitkan dengan laju kenaikan besaran upah minimum sesuai fungsinya sebagai jaring pengaman sosial. Revisi terjadi setelah Perppu Cipta Kerja disahkan.

Dalam artian, Perppu Cipta Kerja berpihak kepada para pekerja karena ada revisi dari aturan sebelumnya (UU Cipta Kerja). Di mana pengaturan upah minimum provinsi bisa diubah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Mengingat inflasi adalah hal yang wajar terjadi dan kenaikan normalnya adalah 8% per tahun. Jika ada inflasi maka UMP (Upah Minimun Provinsi) juga akan disesuaikan.

Berdasarkan pasal 88C penetapan Upah Minimum Provinsi wajib ditetapkan oleh gubernur. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten dan kota. "Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," bunyi pasal 88C ayat 3.

Perppu Cipta Kerja menguntungkan para pekerja karena upah minimum tidak disamakan dan tiap provinsi dibedakan, karena memang harga kebutuhan pokok di tiap daerah berbeda-beda. Misalnya di Surabaya dan Temanggung harga sembako berbeda, oleh karena itu UMP juga berbeda. 

Para pekerja diuntungkan oleh UMP karena nominalnya ditentukan oleh gubernur, yang mengerti berapa harga beras dan kebutuhan pokok lain di daerahnya. Mereka tak usah khawatir karena penetapan UMP sudah sesuai dengan aturan. Tidak ada yang namanya UMP rendah karena tiap tahun justru dinaikkan.

Untuk syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Sementara untuk upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah, bunyi Pasal 88C ayat 7 Perppu Cipta Kerja.

Upah minimum provinsi dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yakni dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks tertentu. "Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan Upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah, bunyi Pasal 88D ayat 3 Perppu Cipta Kerja.

Para pekerja juga tidak usah khawatir karena mereka yang gajinya sesuai dengan UMP hanya pegawai baru. Ketentuan gaji UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari I tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. "Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum, tulis Pasal 88E ayat 2 Perppu Cipta Kerja.

Sudah jelas Perppu Cipta Kerja menguntungkan para pekerja karena mereka mendapatkan gaji layak dan minimal UMP. Nominal UMP juga sudah diperkirakan dan bisa untuk kehidupan sehari-hari, dan tidak terlalu sedikit. UMP juga naik tiap tahun dan menguntungkan pekerja karena tidak perlu memikirkan efek inflasi. 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa kritik terjadi karena para pekerja belum mempelajari manfaat dari pengesahan Perppu Cipta Kerja secara utuh. Ada pula yang membaca judul berita (tentang Perppu ini) saja tanpa membaca isinya. Namun ia mempersilahkan masyarakat untuk berdiskusi dan mensosialisasikan Perppu Cipta Kerja. 

Dalam artian, jika ada yang menuding bahwa pengesahan Perppu Cipta Kerja merugikan masyarakat maka ia salah besar. Penyebabnya karena Perppu ini dirancang untuk menguntungkan warga negara Indonesia, baik pekerja dan pengusaha. Para pekerja diminta untuk jangan hanya membaca berita mengenai penegsahan Perppu Cipta Kerja dari media yang tidak kompeten atau bahkan hanya membaca judulnya saja lalu menyimpulkan sendiri. 

Pengesahan Perppu Cipta Kerja menguntungkan para pekerja karena mereka akan mendapatkan gaji minimal UMP dan nominalnya sangat layak. UMP akan terus naik tiap tahun dan para pekerja bisa menikmati gaji tanpa takut kena efek inflasi. 

Oleh : Bagas Adrian Nathaniel *) Penulis adalah Kontributor Kawiwara Pustaka