Ibukota negara memang menjadi daerah yang sangat penting bagi suatu negara, sebab di dalamnya terdapat berbagai elemen terpenting negara. Hal ini tentu saja menjadikan suatu negera harus memilih daerah yang dinilai ideal untuk bisa dijadikan ibukota negara. Pemindahan Ibu Kota Negara ke pulau Kalimantan juga dianggap sudah tepat karena dinilai mampu meningkatkan pemerataan pembangunan di luar Jawa.

Kota Jakarta dianggap sudah memiliki beban yang terlalu berat, apalagi daerah tersebut telah menjadi pusat bisnis sehingga jamak ditemukan gedung-gedung tinggi maupun bangunan-bangunan yang ternyata berdampak pada penurunan tanah, sehingga banjir pun menjadi masalah tahunan yang tak kunjung selesai.

Apalagi, tujuan utama orang merantau ke Jakarta adalah untuk berbisnis / mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Alhasil hal tersebut menjadikan Jakarta sangat sesak, hal ini dibuktikan dengan kemacetan lalu lintas setiap hari.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta-pun tak tinggal diam atas permasalahan kemacetan, program seperti ganji-genap dan three in one juga diaplikasikan, tetapi tetap saja program tersebut hanya berjalan sementara karena kuantitas kendaraan terus bertambah.

Begitu pula dengan upaya pemprov DKI dalam menanggulangi Banjir, pembersihan sungai, penggusuran warga yang tinggal di bantaran kali, sampai dengan upaya normalisasi, ternyata tidak menunjukkan dampak signifikan, bahkan banjir sempat setinggi dada orang dewasa.

2 hal tersebut, tentu menjadi predisposisi atas sebab mengapa pemerintah menggodok konsep tentang pemindahan Ibukota Negara. Dukungan moril dari masyarakat-pun jelas diperlukan, apalagi ketika masyarakat menyadari bahwa Jakarta telah menjadi kota yang ‘sesak’ dengan mobilitas yang sangat tinggi.

Pakar Sosiologi Perkotaan Universitas Indonesia (UI) Paulu Wirutomo mengatakan, apabila sebuah kota sudah mendekati titik–titik kepadatan yang sudah sangat membahayakan hidup orang, maka sebaiknya dicari jalan penyebarannya agar sebuah kota dapat kembali berkembang. Strategi penyebaran penduduk yang paling efektif menurutnya yaitu dengan pemindahan ibu kota.

Dalam sebuah seminar di ITE, Dr. Ir Danis Hidayat Sumadilaga Meng Sc, mengatkan, bahwa ada banyak sekali alasan yang mendukung ibu kota, salah satunya adalah mega-urbanisasi. Pada prinsipnya, urbanisasi dapat menguntungkan jika direspon dengan baik dan cermat. Tapi jika tidak maka akan membawa kerugian yang besar.

Danis juga menyampaikan, pada tahun 2045 akan ada 70 persen penduduk dunia bertempat tinggal di Kota. Dia memproyeksikan, konsentrasi penduduk paling besar akan tetap berada di Pulau Jawa. Konsentrasi yang menumpuk di Jawa akibat urbanisasi ini bahkan sudah lama menimbulkan isu lingkungan terkait daya dukung air dan lahan.

Merespon segala permasalahan di Indonesia tersebut, maka dibuatlah strategi dalam meningkatkan pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah dengan pemindahan ibukota.

Danis juga menepis anggapan mengenai isu pengabaian Jakarta jika nanti IKN pindah ke Kalimantan Timur. Ia mengatakan, justru kita memperbaikinya tidak meninggalkannya.

Kita semua tahu bahwa terlepas dari masalah macet dan banjir, Jakarta seperti dikepung oleh berbagai permasalahan yang kompleks. Bahkan di tahun 2017 lalu, Jakarta telah menempati peringkat 9 sebagai kota terpadat di dunia.

Isran Noor selaku Gubernur Kalimantan Timur mengatakan, dampak positif pemindahan ibu kota tidak hanya akan dirasakan oleh Kalimantan Timur saja. Melainkan pertumbuhan dari sektor ekonomi juga akan dirasakan daerah-daerah tetangga karena letaknya yang berdekatan.

Isran menuturkan, Kalimantan bagian tengah dan timur juga akan merasakan dampak positif dari adanya pemindahan ibu kota tersebut. Sebab, material untuk membangun kompleks pemerintahan pasti akan didatangkan dari wilayah terdekat.

Dirinya juga memastikan, bahwa Kalimantan Timur telah siap menjadi pusat pemerintahan Indonesia pengganti DKI Jakarta. Secara tegas ia mengatakan tak ada pilihan lain kecuali harus siap.

Dukungan terhadap pemindahan ibu kota juga dinyatakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dirinya mengatakan, di banyak negara maju, pusat pemerintahan tidak dicampur dengan industri. Di Amerika New York merupakan wilayah yang sangat padat, oleh karena itu Washington lah yang menjadi ibukota.

Dirinya mengatakan, jika ibu kota negara dicampur dengan kawasan industri, maka akan menjadi seperti Jakarta dahulu sebagai tempat dagang. Sehingga alangkah baiknya, kawasan industri dan kawasan administratif dipisah.

Pemindahan Ibukota Negara adalah suatu keniscayaan, apalagi dengan banyaknya faktor pendorong di Jakarta yang menjadi alasan pemerintah untuk mengonsep rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta