- Masyarakat Bersatu Mewaspadai Provokasi Jelang Putusan Sidang MK
- Upaya Berantas Paham Radikalisme dan Terorisme, Aparat Keamanan Berhasil Tangkap 7 Teroris di Sulteng
- Mendukung Penindakan Hukum Terhadap OPM
- Angkat Citra Aceh, BIN Berdayakan Pemuda dengan Program AMANAH
- Traveloka Paylater, Pesan Tiket Pesawat Bisa dicicil
- Tolak Demonstrasi Anarkis Jelang Putusan Sidang Sengketa Pilpres
- Sinergitas Elemen Masyarakat Jaga Kondusivitas Pasca Pemilu
- Langgar HAM dan Lukai OAP, Tindakan OPM Identik Dengan ISIS
- Pemerintah Optimis Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Semakin Pesat
- Kembangkan Kualitas Pendidikan, AMN Manado Hadirkan Fasilitas Lengkap
- Home
- Sejarah Indonesia
- Mewaspadai Provokasi Isu PKI
BERITAJABAR.ID - Isu PKI dan komunisme selalu jadi bahan serangan ke lawan politik yang tiada habisnya. Kali ini Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo emosi dan menuduh banyak orang sebagai pro PKI. Alasannya hanya karena ia ditegur ketika akan mengadakan acara nonton bareng film G 30S PKI. Padahal semua orang kini dapat mengakses film tersebut tanpa harus menonton bersama-sama. Masyarakat perlu mewaspadai provokasi Gatot Nurmantyo tentang isu PKI.
Gatot
Nurmantyo kembali jadi sorotan. Kali ini ia menggemparkan publik dengan
serangan bahwa saat ini Indonesia harus waspada dengan PKI gaya baru atau
neokomunisme. Bahkan banyak orang dituduh pro PKI, mulai dari mantan presiden
Gus Dur sampai Letjen (purn) Yunus Yosfiah.
Awal
dari serangan ini adalah kala Gatot masih menjabat sebagai Panglima TNI,
september 2017. Ia mewajibkan pemutaran film G30S PKI. Beberapa bulan
setelahnya, ia diberhentikan dari jabatan, padahal belum masuk usia pensiun.
Setelah itu ia mencak-mencak dan menuduh pemerintah pro PKI. Padahal
penggantian panglima TNI adalah hak prerogratif presiden.
Tak
hanya menuduh pemerintah, ia secara tak langsung menuduh 2 mantan presiden
yakni alm BJ Habibie dan Gus Dur sebagai PKI. Karena film itu tak diwajibkan
diputar di TV tahun 1998, di era Habibie. Sementara Gus Dur mencabut TAP MPRS
nomor XXV tahun 1966, karena dibuat di bawah tekanan pemerintahan orde baru.
Letjen
(purn) Yunus Yosfiah juga dituduh pro PKI karena tahun 1998 ia menjabat sebagai
Mentri Penerangan di era Habibie. Saat film G 30 S PKI tak diwajibkan untuk
diputar, Yunus menerangkan alasannya: karena film itu berbau politis. Gatot
dianggap purnawirawan yang kurang attitude, karena Yunus adalah
seniornya di TNI AD, yang seharusnya dihormati.
Gatot
juga menyurati Presiden Jokowi untuk memperingatkan tentang kebangkitan PKI.
Dalam suratnya (yang diatasnamakan KAMI) disebut bahwa Jokowi harus waspada
akan kebangkitan neokomunisme dan PKI gaya baru. Bahkan ia menyebut banyak anak
dan cucu PKI menjabat di Badan Legislatif dan Eksekutif. Juga menuduh RUU BPIP
merendahkan pancasila.
Tuduhan
Gatot dianggap ngawur oleh masyarakat, karena tidak berdasarkan fakta. Jika ada
anak atau cucu PKI yang jadi pejabat, apakah ia juga berpaham komunis? Tentu
saja tidak, karena Indonesia adalah negara demokrasi dan seluruh WNI paham akan
bahaya PKI. Anggapan keturunan PKI itu tercela adalah fitnah gaya orde baru
yang sangat ketinggalan zaman.
Donny
Gahral Adian, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, menyatakan bahwa isu PKI
adalah dinamika politik. Selalu ada tuduhan terhadap pemerintah yang
berhubungan dengan PKI, tapi tidak ada kaitannya. Ia juga menyebut bahwa
penggantian Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI tidak ada kaitannya dengan
instruksi nonton film G 30S PKI.
Sebagai
mantan panglima, harusnya Gatot memberi contoh yang baik kepada masyarakat,
bukannya asal menuduh. Ia malah menunjukkan nafsu berkuasa dengan mengusulkan
hak politik pada prajurut TNI, yang ditolak mentah-mentah. Akhirnya saat demo
212, ia berdalih mengamankan, namun malah memakai peci putih agar terlihat alim
dan menarik simpati massa.
Tahun
2019 ia juga ingin mencalonkan diri sebagai presiden namun sayang tak punya
kendaraan politik. Akhirnya Gatot mengenjot ketenaran dengan mendirikan koalisi
aksi menyelamatkan Indonesia bersama Din Syamsudin dkk. Dalihnya adalah
menolong rakyat tapi gagal karena hanya bisa jual omongan.
Jangan
termakan provokasi siapapun tentang kebangkitan PKI gaya baru dan komunisme.
Indonesia tetap jadi negara demokrasi dan RUU BPIP menguatkan pancasila, bukan
melemahkannya. Tuduhan Gatot Nurmantyo
sangat subjektif dan bermotif dendam pribadi. Ia juga terbukti punya
ambisi politik dan akhirnya memfitnah agar disorot publik.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
TAGS: | nasional |
Berita Terkait
Write a Facebook Comment
Leave a Comments
#sekilas info
Trump dikecam : Pasien virus Corona agar disuntik disinfektan agar sembuh.
25 Apr 2020
#sekilas info
Nilai Pemerintah RI Lambat Cegah Corona, FKM UI: Corona Masuk Sejak Januari
19 Apr 2020
#sekilas info
Update Covid-19 Per Tgl 13 April 2020, Total Kasus Positif 4,557, Meninggal Dunia 399, Sembuh 380
13 Apr 2020
#sekilas info
Update Covid-19 Per Tanggal 13 April 2020, Total Kasus Positif 4,557, Meninggal Dunia 399, Sembuh 38
13 Apr 2020
#sekilas info
Naik 337. Update Covid-19 Tgl 9 April 2020, Total Kasus Positif 3.293, Meninggal 280, Sembuh 252
09 Apr 2020
- By AdminJabar
- 09:33:32 / 19 Apr 2024
Traveloka Paylater, Pesan Tiket Pesawat Bisa dicicil
BERITAJABAR.ID - Ketika tekanan pekerjaan semakin berat, dan mulai mempengaruhi kesehatan mental,...
Berita Populer
-
Petronas Temukan Cadangan Minyak di Wilayah Jawa T
Jumat, 16 Jul 2021 - Dilihat 861 Kali