BERITAJABAR.ID - Pemerintah berupaya merubah pendekatan penyelesaian konflik baru dari yang awalnya menggunakan senjata, menjadi pendekatan yang lebih humanis. Perubahan stategi tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kedamaian di beberapa wilayah Papua. 

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan  bahwa pendekatan di Papua itu adalah pembangunan kesejahteraan yang komprehensif dan sinergis. Artinya di Papua itu pendekatannya bukan senjata tapi kesejahteraan.

Dirinya menjelaskan bahwa prinsip pendekatan baru tentang penanganan Papua telah dituangkan ke dalam instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 dan dilanjutkan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2020. Dua aturan tersebut secara tegas mengatakan bahwa pendekatan kesejahteraan di Papua pada intinya harus bersifat menyeluruh dan sinergis.

Sinergis yang dimaksud adalah kementerian dan lembaga terkait harus bekerja secara bersama-sama. Bukan justru mengerjakan pembangunan secara sendiri-sendiri. Sehingga outputnya muncul produk yang saling menyatu satu sama lain.

Tak hanya itu, Mahfud juga menjelaskan pendekatan teknis keamanan di Papua kelak bersifat operasi teritorial. Bukan bersifat operasi tempur. Ia pun mengatakan bahwa Panglima TNI sudah memiliki gagasan soal pendekatan keamanan yang baru di Papua. Panglima sudah punya gagasan-gagasan tentang pendekatan baru itu dan nanti akan disampaikan pada saatnya.

Di tempat yang sama Andika mengatakan bahwa TNI kan menggunakan dasar hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan di Papua. Perlu kita ketahui bahwa konflik antara TNI-Polri dan Kelompok Separatis di Papua telah berlangsung bertahun-tahun. Keduanya kerap kali terlibat dalam kontak senjata.

Pertikaian bersenjata ini tidak hanya menimbulkan korban dari kedua belah pihak yang bertikai, melainkan masyarakat sipil juga turut terkena dampak dari konflik ini.Akan tetapi, Andika belum memaparkan secara detail terkait pendekatan baru. Ia berjanji akan memaparkan secara detail ketika berkunjung ke Papua pekan depan.

Sementara itu wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin meminta kepada Mantan KASAD/KSAD tersebut untuk terus memantau perkembangan kondisi nasional, terutama di Papua dan Papua Barat, terkait percepatan pembangunan di Tanah Papua.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin berharap agar Jenderal Andika dapat melanjutkan langkah-langkah Panglima TNI sebelumnya dalam membangun kondusivitas keamanan di Papua.

Dengan pendekatan yang lebih baik diharapkan intensitas gangguan keamanan di Papua dapat semakin menurun. Ma’ruf Amin meyakini bahwa Panglima yang baru memiliki konsep-konsep yang mungkin lebih memiliki pendekatan yang lebih baik lagi. Hal itulah yang kita harapkan.

Ma’ruf juga menegaskan bahwa mantan Panglima TNI Marsekal Hadi juga telah menerapkan konsep dan langkah yang baik. Tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan, dirinya berharap akan ada langkah-langkah strategis yang lebih baik lagi dalam menangani masalah keamanan di Papua. Dirinya juga mengatakan agar Andika kelak dapat menerapkan langkah-langkah yang lebih humanis dengan tetap mempertahankan semangat perlindungan dan penegakan HAM.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Fredrich Paulus mengatakan Andika berencana untuk tidak lagi memakai pendekatan perang (kekerasan) dalam menangani isu Papua. Dia menyebutkan bahwa Andika akan memakai pendekatan yang lunak dan lebih humanis. Andika disebut akan menyelesaikan konflik di Papua dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial. Dia mengatakan TNI akan lebih mengedepankan komunikasi.

Lodewijk mengatakan, andalan Andika bukan satuan tempur, tetapi satuan-satuan teritorial yang digelar, mulai dari Babinsa, Tamtama dan Kodim dan itu yang diperkuat. Lodewijk mengklaim Andika Perkasa sudah mulai menyiapkan satuan teritorial di Papua. Para prajurit dilakukan seleksi khusus terlebih dahulu.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey berharap akan adanya kebijakan baru guna mendukung Polri dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua.

  Frits berujar, sosok Jenderal Andika Perkasa telah mendapat persetujuan oleh DPR RI sebagai Panglima TNI. Dan beliau harus bersedia membangun komunikasi dengan semua stakeholder lain di Papua.

Andika Perkasa tentu memiliki beban berat dalam menangani permasalahan keamanan di Papua. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dan sinergi agar lembaga atau instansi untuk dapat mendamaikan bumi Cenderawasih.

Oleh : Moses Waker )** Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo