BERITAJABAR.ID - Masyarakat harus kembali bersabar untuk merayakan lebaran tahun ini, pasalnya pemerintah akan menerapkan kebijakan pelarangan mudik demi kebaikan bersama mencegah penularan Covid-19.

Anggota DPR Darul Siska mengatakan, kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2021 adalah demi kebaikan bersama. Dia mengatakan, mudik sudah menjadi kebiasaan dan budaya sebagian masyarakat, bukan merupakan bagian dari ajaran agama atau ibadah. Oleh karena itu, menurutnya, kebiasaan dan budaya tentu harus dipandang dari kacamata manfaat dan mudharat.

Darul menuturkan, kalau tidak pandemi tentu saja mudik bermanfaat untuk menjaga silaturahmi. Tetapi karena pandemi belum berakhir, mudik dinilai banyak mudaratnya bagi yang mudik dan keluarga yang dikunjungi di kampung halaman.

Darul menilai pelarangan mudik harus dilengkapi dengan penjelasan manfaat dan mudarat, jika mudik saat pandemi. Seluruh jajaran pemerintah tentu harus satu visi dalam menegakkan aturan larangan mudik, sekaligus menjadi contoh dan teladan di masyarakat.

Penetapan kebijakan inipun membutuhkan peran seperti tokoh agama, tokoh pemuda, artis dan media masa, untuk mengambil peran dalam memberikan pemahaman kepada masyarkaat agar tidak mudik demi kesehatan dan keselamatan semua.

Anggota DPR lainnya, Suryadi Jaya Purnama, menyebutkan bahwa esensi dari pelarangan mudik bukanlah pada perpindahan orang, tetapi pada penyebaran virus corona secara nasional.

Apalagi jika kita belajar dari moment libur panjang sebelumnya, dimana telah terbukti bahwa saat libur panjang, berkorelasi pula pada peningkatan angka kasus positif covid-19. Misalnya seperti pada libur Natal dan Tahun baru, yang mana kasus Covid-19 mengalami kenaikan hingga 78%. Sedangkan berkaca pada tahun 2020 lalu, kasus covid-19 mengalami peningkatan sebanyak 93% usai lebaran idul fitri.

Selain itu, pelarangan mudik juga dimaksudkan agar upaya vaksinasi yang sedang dilakukan bisa menghasilkan kondisi kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan, mengingat program vaksinasi baru akan selesai pada tahun 2022.

Suryadi menilai, sebelum program vaksinasi selesai, maka segala upaya untuk mencegah penularan harus tetap dilakukan. Dirinya mengatakan walaupun detail aturan terkait larangan mudik ini belum diterbitkan oleh Satgas Covid-19, Kementerian Perhubungan telah merencanakan dan menyiapkan lebih dari 300 titik lokasi penyekatan untuk mencegah kegiatan mudik masyarakat.

Pemerintah juga resmi melarang mudik lebaran dan operasional moda transportasi, udara, darat dan laut pada 6-17 Mei 2021. Kebijakan pelarangan mudik tersebut berlaku untuk semua orang, yakni ASN, TNI-POLRI, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat.

Sikap pemerintah untuk melarang mudik rupanya mendapatkan dukungan penuh dari Group Band Slank.

Group Band lintas zaman ini menilai, jika masyarakat nekat untuk tetap mudik, hal itu justru bakal memperlambat penanganan Covid-19 di Indonesia.

 Pada kesempatan berbeda, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN untuk dapat mengikuti kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran. Dia menilai aktifitas mudik dapat memperluas sebaran Covid-19.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat berdasarkan berbagai pertimbangan, utamanya masih dalam situasi pandemi. Lalu lintas orang dikhawatirkan dapat menambah kasus dan sebarannya.

Dirinya juga menegaskan, meski sudah mendapatkan vaksinasi, bukan berarti protokol kesehatan ditinggalkan. Justru kebiasaan tersebut menjadi kebutuhan dan kembali didisiplinkan.

Untuk mendukung kesuksesan aturan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan, masyarakat Jawa Tengah yang ada di perantauan diminta untuk sabar untuk tidak mudik pada lebaran tahun ini. Dirinya meminta kepada TNI-Polri menyiapkan skenario-skenario berjaga di perbatasan untuk dilakukan random tes oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).

Terkait antisipasi warga Jawa Tengah di perantauan yang nekat untuk mudik, juga telah disiapkan. Termasuk menyiapkan tempat-tempat isolasi mandiri dan isolasi di rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo menambahkan, terkait masa isolasi dan tempat isolasi bagi pemudik yang nekat tersebut, nanti akan dibahas secara khusus dengan Bupati dan Walikota.

Larangan mudik ini tentu harus disikapi secara positif, karena status pandemi belum berakhir sehingga upaya menekan penularan Covid-19 harus tetap digalakkan seiring proses vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah.

  Oleh : Muhammad Zaki )** Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini