- Indonesia Tetap Kondusif Pasca Penetapan Hasil Pemilu dan Putusan Sidang MK
- Stafsus BPIP Sebut AMN Manado Tempat Kaderisasi Pemimpin Masa Depan Bangsa
- Jaga Situasi Kondusif Wujudkan Pilkada Damai
- Tokoh Agama Berperan Penting Cegah Radikalisme di Masyarakat
- Aparat Keamanan Lakukan Langkah Preventif Pasca Penetapan Hasil Pemilu
- Jadilah Masyarakat Cerdas Literasi Digital, Tangkal Provokasi Soal Investasi Blok Wabu
- Lihat Potensi Besar Keberhasilan Program bagi Pemuda, Pj Bupati Nagan Raya Dukung Penuh AMANAH
- Waspadai Provokasi dan Propaganda Kelompok ULMWP Demi Kumpulkan Massa, Papua Sepenuhnya Bagian NKRI
- Waspadai Adanya Mobilisasi Massa dari Aksi Kelompok ULMWP
- Jaga Persatuan Pasca Pemilu, Mayday 2024 Harus Berlangsung Kondusif
BERITAJABAR.ID - JAKARTA, Kelompok Kerja (POKJA) Papua Lentera Research Institute, Adib Hermawan, S.Sos., M.Han mengatakan pemberantasan korupsi merupakan bagian utama untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Ia mencontohkan, proses hukum dan panggilan KPK kepada Gubernur Lukas Enembe terkait dugaan korupsi dan gratifikasi merupakan bentuk penegakan hukum untuk tercapainya clean governance di Papua.
“Pemanggilan KPK kepada Bapak Lukas Enembe saya kira memberi gambaran bahwa bagaimana penegakan hukum dilakukan tetapi transparansi juga diterapkan. Ini bentuk peningkatan good governance terjadi di tanah Papua,” ujar Adib.
Adib menambahkan, fokus pemerintah saat ini ialah melakukan percepatan pembangunan di Papua. Ia menilai dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Lukas Enembe sangat kontra produktif dengan penerapan good governance di Papua.
Temuan PPATK terkait aliran dana 560 milyar dan beberapa temuan lainnya, apabila terbukti benar seperti itu, maka tidak selaras dengan program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Papua.
Ia juga menyoroti efektivitas pengelolaan dana otsus Provinsi Papua selama ini. Karena tampak kontra produktif dengan misi pemerintah pusat untuk memajukan pembangunan Papua secara berkelanjutan.
“Kalau kita lihat data BPS, 26 persen lebih masyarakat Papua hidup dibawah garis kemiskinan. Ini presentase tertinggi dibanding wilayah lain. Ini memberikan pertanyaan besar bagi kita, terkait bagaimana efektivitas pengelolaan dana otsus selama ini,” tegasnya.
“Bahwa kemudian selama ini terjadi pembangunan infrastruktur secara masif di Papua, itu merupakan proyek percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat,” katanya lagi.
Adib memandang, KPK berperan penting untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Penerapan prinsip penegakan hukum yang tidak pandang bulu ia nilai harus dikedepankan.
“Saya melihat KPK disini memainkan perannya sebagai instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Juga untuk mendukung percepatan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik di tanah Papua,” tutupnya.
TAGS: | nasional |
Berita Terkait
Write a Facebook Comment
Leave a Comments
#sekilas info
Trump dikecam : Pasien virus Corona agar disuntik disinfektan agar sembuh.
25 Apr 2020
#sekilas info
Nilai Pemerintah RI Lambat Cegah Corona, FKM UI: Corona Masuk Sejak Januari
19 Apr 2020
#sekilas info
Update Covid-19 Per Tgl 13 April 2020, Total Kasus Positif 4,557, Meninggal Dunia 399, Sembuh 380
13 Apr 2020
#sekilas info
Update Covid-19 Per Tanggal 13 April 2020, Total Kasus Positif 4,557, Meninggal Dunia 399, Sembuh 38
13 Apr 2020
#sekilas info
Naik 337. Update Covid-19 Tgl 9 April 2020, Total Kasus Positif 3.293, Meninggal 280, Sembuh 252
09 Apr 2020
- By AdminJabar
- 09:33:32 / 19 Apr 2024
Traveloka Paylater, Pesan Tiket Pesawat Bisa dicicil
BERITAJABAR.ID - Ketika tekanan pekerjaan semakin berat, dan mulai mempengaruhi kesehatan mental,...
Berita Populer
-
Petronas Temukan Cadangan Minyak di Wilayah Jawa T
Jumat, 16 Jul 2021 - Dilihat 890 Kali