BERITAJABAR.ID - Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dimulai dan seluruh peserta Pemilu diharapkan dapat mengedepankan adu gagasan dan visi misi. Dengan adanya adu gagasan tersebut maka pemilih diharapkan dapat lebih memahami calon pemimpin yang akan dipilihnya. 

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) menegaskan urgensi bagi setiap calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk lebih mengedepankan gagasan dan program kerja. Peneliti PRP-BRIN, Aisah Putri Budiatri memaparkan bahwa adu gagasan, visi, misi, dan program kerja seharusnya menjadi fokus utama setiap kandidat.

Dalam pandangannya, politik berbasis visi-misi dan gagasan memiliki manfaat yang lebih besar bagi pemilih daripada politik yang mengedepankan identitas kelompok. Ide dan gagasan yang diusung oleh para kandidat akan memberikan manfaat yang nyata kepada pemilih, karena hal ini akan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Di sisi lain, politik berbasis identitas kelompok hanya akan memperpecah belah masyarakat.

Aisah menilai bahwa selama ini politik gagasan belum sepenuhnya terwujud dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam konteks ini, kandidat diharapkan dapat mengarahkan pemilu menuju adu gagasan yang konstruktif, bukan hanya membahas hal-hal normatif atau perdebatan tanpa jelas perbedaan cara pandang dan program.

Aisah juga menekankan bahwa pemilih Indonesia saat ini sudah siap dan mampu terlibat dalam politik gagasan. Dengan perkembangan teknologi informasi, pemilih semakin cerdas dan dapat mengakses informasi secara cepat melalui internet. Oleh karena itu, pemilu yang mengedepankan adu gagasan dinilai sebagai langkah positif, di mana pemilih tidak hanya memilih calon berdasarkan popularitas atau favoritisme semata.

Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, turut memberikan pandangan serupa. Menurutnya, politik identitas dapat menjadi lebih positif apabila diimbangi dengan program dan gagasan. Calon pemimpin masa depan harus membuktikan kemampuan, visi, dan misi mereka kepada masyarakat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan saat memimpin.

Dalam konteks Pemilu, keberadaan identitas politik menjadi suatu keniscayaan yang tak terhindarkan. Namun, perlu dipahami bahwa identitas politik ini harus sejalan dengan komitmen untuk memberikan prioritas pada politik gagasan dan program. 

Titi mengungkapkan bahwa pengedepankan politik berbasis gagasan dan program mampu menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat, berbeda dengan politik identitas yang cenderung menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.

Menurutnya, pemilih sebagai konstituen memiliki hak untuk menuntut gagasan dan program dari para kandidat. Pemilihan pemimpin seharusnya bukan hanya sekadar merebut kekuasaan, melainkan sebuah momen untuk menyampaikan visi-misi dan ide-ide konstruktif. Kesuksesan Pemilu, menurut Titi, terletak pada pemahaman masyarakat terhadap identitas bangsa dan kemampuan menciptakan suasana damai yang menghormati keberagaman.

Guna mencapai Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang damai, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Diten Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan webinar. Direktur Bina Ideologi Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Drajat Wisnu Setyawan, menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai sejarah untuk menciptakan pemilu yang damai dan harmonis.

Drajat menyatakan bahwa pemahaman sejarah kebangsaan adalah landasan identitas bagi masyarakat Indonesia. Sejarah mengandung nilai-nilai luhur yang dapat membimbing perilaku dan sikap positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman sejarah juga dianggap relevan dalam menghadapi tantangan politik, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Webinar ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai sejarah kebangsaan, baik dalam konteks nasional maupun lokal. Dengan pemahaman yang baik terhadap sejarah, masyarakat diharapkan dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati perjuangan pendahulu, serta menciptakan suasana demokrasi yang aman dan harmonis.

Sikap proaktif juga ditunjukkan oleh Polres Inhu, yang bersama seluruh elemen masyarakat meluncurkan Deklarasi Pemilu Damai 2024. Kapolres Inhu menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum adalah prestasi, namun mencegah kejahatan dan konflik merupakan kemuliaan. 

Kelima faktor penentu untuk mewujudkan Pemilu damai 2024, seperti penyelenggaraan Pemilu sesuai ketentuan, integritas dan profesionalitas penyelenggara, peran pemilih yang cerdas, peserta Pemilu yang taat pada aturan, dan keberadaan media informasi yang netral dan edukatif, diakui sebagai kunci keberhasilan.

Bupati Inhu, Rezita Meylani Yopi, memberikan dukungan penuh terhadap deklarasi damai sebagai sinergitas untuk mensukseskan Pemilu serentak 2024. Pentingnya perhelatan demokrasi ini juga diakui oleh Ketua KPU Inhu, Yenni Meirida, yang menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting.

Penting bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk para calon pemimpin dan pemilih, untuk bersama-sama menciptakan Pemilu 2024 yang damai. Dengan mengedepankan adu gagasan, visi, misi, dan program kerja, diharapkan Indonesia dapat menunjukkan kedewasaannya dalam berdemokrasi. 

Pemilih diingatkan untuk memilih berdasarkan pertimbangan rasional dan informasi yang baik, sementara para calon pemimpin diharapkan untuk membuktikan kemampuan dan komitmennya dalam mewujudkan visi dan misi yang diusungnya.

Dengan semangat kebersamaan, mari kita ciptakan Pemilu 2024 yang damai, mengutamakan adu gagasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dalam perbedaan pilihan, kita dapat tetap bersatu demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Oleh : Mika Putri Larasati )** Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara