BERITAJABAR.ID - Cianjur – Badan Intelijen Negara (BIN) menjalin koordinasi dengan Satgas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) untuk mengatasi seluruh permasalahan mengenai data kependudukan para penyintas gempa Kabupatan Cianjur yang telah hilang, musnah, rusak atau karena persoalan lainnya.

Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jawa Barat, Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa Mahks menjelaskan bahwa koordinasi dengan pihak Kemendagri memang sangat membantu warga untuk bisa mengembalikan segala jenis dokumen kependudukan yang memang mereka miliki sebelumnya.

"Dengan kehadiran Satgas Dukcapil dari Ditjen Kependudukan Kemendagri ini, kita bisa memberikan kembali dokumen kependudukan yang sebenarnya memang milik mereka, baik KTP, Kartu Keluarga atau KK, akta kelahiran, hingga akta kematian. Ini kan bermacam-macam dokumen itu ada yang hilang, rusak, maupun perlu dibuat baru," ucapnya.

Tentunya, mengenai penerbitan segala jenis dokumen kependudukan tersebut dipiroritaskan untuk seluruh penyintas gempa Cianjur, khususnya mereka yang berada di posko darurat yang sebelumnya sudah didirikan oleh BIN di Desa Cijedil, Kec Cugenang.

Brigjen Ruddy mengaku bahwa selama ini sudah sekitar sepuluh hari semenjak terjadinya gempa berkekuatan 5,6 magnitudo itu, dan tidak sedikit diantara warga yang memiliki permasalahan mengenai data dan dokumen kependudukan mereka.

Dirinya juga memastikan bahwa sampai saat ini, seluruh proses pembuatan data kependudukan warga telah berjalan dengan sangat baik.

"Sampai saat ini prosesnya masih berjalan, kemungkinan proses pendataan sudah hampir 70 persen, baik yang rusak, hilang maupun buat baru," jelas Ruddy.

Kabinda Jabar tersebut menegaskan dengan adanya posko darurat yang didirikan oleh BIN sejak hari pertama pascagempa terjadi bisa terus melayani semua kebutuhan masyarakat.

"(Posko ini akan terus membantu) selama masyarakat membutuhkan, kami akan terus melayani sampai masyarakat betul-betul siap kembali ke rumah," ucap Ruddy.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat, Indri Chandra mengatakan pihaknya dibekali dengan peralatan yang sangat lengkap.

Seluruh peralatan lengkap tersebut tentunya akan membuat semua proses pembuatan data kependudukan warga penyintas gempa Cianjur menjadi semakin dipermudah bahkan memungkinkan data tersebut lansung dicetak.

Baginya, dokumen kependudukan adalah hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia.

"Tim Kemendagri bersama Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten Cianjur menginisiasi pelayanan dokumen administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Karena dokumen kependudukan ini adalah hak konstitusional setiap warga negara supaya masyarakat dapat mengakses pelayanan publik," ucap Indri Chandra.

Lebih lanjut, Kepala Disdukcapil Jabar tersebut memberikan apresiasi sangat tinggi kepada pihak Tim Kemanusiaan BIN karena sudah memberikan fasilitas bagi seluruh masyarakat korban gempa Cianjur mengenai pembuatan data kependudukan.

Indri berharap agar sinergitas yang sudah terjalin dengan pihak BIN benar-benar bisa membantu pemulihan kondisi masyarakat.

"Ini adalah suatu kerjasama yang baik, kerjasama harmonisasi, dan sinergitas. Alhamdulillah kita difasilitasi di tempat BIN. Ada tadi Pak Ruddy kita sudah bekerjasama, mudah-mudahan kita bisa membahagiakan masyarakat secara bersama-sama," tutupnya.