BERITAJABAR.ID - Menjelang tahun politik 2023-2024 mendatang, survey menunjukkan bahwa ternyata terjadi peningkatan potensi radikalisme. Maka dari itu, seluruh elemen masyarakat harus bisa bersatu padu dalam rangka mengantisipasi adanya resiko tersebut supaya tidak semakin menyebar di masyarakat dan merusak tatanan sosial dan memecah-belah NKRI.

Sebentar lagi, Indonesia akan memasuki tahun politik, yakni pada 2023-2024. Tentunya dalam memasuki tahun politik tersebut, mulai banyak tantangan yang harus bisa dihadapi secara bersama-sama atau bahkan diwaspadai sebelum segala risiko potensi ancaman tersebut benar-benar terjadi.

Salah satunya adalah mengenai adanya potensi radikalisme. Mengenai hal tersebut, Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko benar-benar mewanti-wanti kepada semua pihak lantaran memang ancaman potensi radikalisme bisa dikatakan akan terus mengancam, utamanya kelompok-kelompok radikal akan mengambil momentum tertentu untuk bisa memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI.

KSP Moeldoko juga mengingatkan kepada semua pihak mengenai adanya peningkatan potensi radikalisme, terutama terkait dengan politik identitas yang sangat mungkin akan terus digulirkan isunya ketika mendekati tahun politik. Bagaimana tidak, pasalnya radikalisme sendiri menurut survey yang dilakukan oleh BNPT ternyata pada tahun 2020 saja, yakni saat Indonesia dihantam oleh pandemi COVID-19 masih menunjukkan peningkatan hingga 14 persen.

Menurut Moeldoko, saat pandemi itu merupakan suatu hal yang sangat anomali untuk bisa berkembangnya potensi radikalisme, namun nyatanya data menunjukkan peningkatan tersebut tetap ada. Tentunya bagi KSP, kecenderungan potensi radikalisme akan semakin meningkat dengan tajam ketika memasuki tahun politik 2023-2024 mendatang.

Berdasarkan data hasil riset tersebut, Moeldoko mengimbau kepada semua pihak untuk terus tetap mewaspadai adanya ancaman radikalisme di masyarakat. Jika ada masyarakat yang mungkin masih ragu mengenai isu radikalisme, bisa langsung menanyakannya ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah memiliki standarisasi tersendiri. Karena memang potensi peningkatan pergerakan kelompok radikal ini adalah hal yang nyata.

Dengan adanya peringatan yang diberikan oleh Moeldoko tersebut, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menegaskan bahwa seluruh jajarannya selalu senantiasa melakukan pencegahan dan juga mitigasi mengenai potensi persebaran paham radikal di Indonesia.

Bukan hanya karena mendekati tahun politik saja, selama ini jajarannya selalu melakukan mitigasi. Terlebih, dengan adanya potensi ancaman peningkatan radikalisme yang semakin nyata, berdasarkan peringatan dari KSP yang bermuara dari hasil riset.

Menurut Komjen Boy, peringatan yang disampaikan oleh KSP, bahwa setiap orang bisa saja akan melakukan segala daya upaya untuk bisa mencapai apapun tujuannya, khususnya pada tahun 2024, saat pelaksanaan Pemilihan Presiden di Indonesia, yakni. Bahkan tidak tanggung-tanggung, cara yang digunakan tersebut bisa saja berpotensi untuk melanggar hukum serta menggunakan kekerasan.

Memomentum tahun politik yang sebentar lagi akan dihadapi bangsa ini bisa saja menjadi ajang bagi setiap kelompok untuk mengaktualisasikan keinginan mereka masing-masing. Apalagi ketika mereka menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, tentunya bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas.

Maka dari itu, upaya antisipasi memang menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan oleh setiap elemen masyarakat di Indonesia, supaya tidak mudah terpecah-belah hanya karena perbedaan pandangan politik yang dimiliki. Komjem Boy menjelaskan bahwa jangan sampai justru dengan diperingatinya pesta demokrasi di Indonesia membuat nilai-nilai dari demokrasi itu sendiri menjadi tercoreng karena upaya kekerasan yang mungkin saja dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, entah itu melalui kekerasan dalam bentuk kata-kata, berita bohong atau bahkan dalam bentuk tindakan yang nyata.

Mengenai potensi kekerasan yang bisa saja muncul, apalagi dengan pendeteksian paham radikal yang mulai mencari-cari momentum terbaik untuk kembali melakukan aksi mereka. Kepala BNPT juga menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi bisa dalam bentuk berbagai hal, termasuk ujaran kebencian yang banyak disebarluaskan di media sosial, kampanye negatif, dan lain sebagainya.

Seluruh pihak tentu sama sekali tidak ingin kalau potensi kekerasan tersebut benar-benar terjadi karena akan merusak marwah dari demokrasi yang sudah susah payah direnggut oleh para pendahulu tatkala menyuarakan reformasi. Oleh karena itu kewaspadaan memang menjadi kunci yang sangat penting dalam hal ini.

Komjen Boy Rafli Amar mengimbau dan mengajak kepada semua pihak untuk bisa bersama-sama membangun kehidupan demokrasi yang sehat di Tanah Air. Karena ternyata mengenai tingkat kekerasan dengan indeks demokrasi di Indonesia bisa saja berkorelasi, yakni tatkala angka kekerasan dalam bentuk verbal maupun non-verbal tadi semakin merajalela, maka secara otomatis indeks demokrasi di Tanah Air juga akan menurun.

Antisipasi sudah seharusnya dilakukan secara bersama-sama dari seluruh elemen masyarakat Indonesia, bukan hanya menjadi kewajiban pihak-pihak lembaga tertentu saja seperti BNPT. Karena betapa berbahayanya radikalisme apabila berhasil menyeruak di publik karena akan membuat kacau tatanan sosial di masyarakat, khususnya ketika pada momentum krusial seperti tahun politik 2023-2024.

Oleh : Raditya Rahman )** Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute