BERITAJABAR.ID - Masyarakat mendukung Pemerintah untuk melarang Reuni 212 yang diduga didanai Ormas terlarang. Selain berpotensi menimbulkan kerumunan, Reuni 212 tidak relevan dan hanya digunakan untuk memprovokasi rakyat untuk memusuhi Pemerintah.

Tanggal 2 desember adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh PA 212 karena mereka mengadakan reuni tahunan. Acara yang biasanya diadakan di lapangan Monas membuat orang-orang berbaju putih berkumpul. Sayangnya reuni 212 melanggar protokol kesehatan karena membuat kerumunan, sehingga dilarang keras oleh pemerintah.

Pemerintah DKI Jakarta melalui wakil gubernur Riza Patria sudah menegaskan bahwa Reuni 212 tidak boleh dilakukan karena alasan pandemi. Jangan sampai ada kluster corona baru yang terbentuk setelah reuni, karena ada kerumunan massa. Reuni memang biasanya dihadiri sampai ribuan orang, sehingga jelas membuat keramaian.

Pengelola lapangan monas juga sudah menyatakan bahwa monas masih ditutup saat pandemi. Jadi percuma saja mengadakan acara di sana. Kalaupun mencari tempat lain juga susah karena tidak ada izin dari kepolisian. Lagi-lagi alasannya karena masih pandemi sehingga harus meminimalisir kerumunan.

Larangan reuni ini demi kesehatan bersama, karena jangan sampai kasus corona naik pasca reuni. Kita harus berkaca dari kejadian-kejadian yang lama, setelah ada kerumunan pasti ada pasien covid yang baru. Jangan malah nekat reuni lalu pulang membawa virus corona lalu menderita di atas ranjang pesakitan selama 2 minggu. Apalagi jika ia belum divaksin, akan lebih merasakan nyerinya.

Masyarakat mendukung penuh pemerintah untuk melarang reuni 212. Pasalnya, reuni tersebut tidak ada manfaatnya sama sekali. Malah dalam acara itu meluncurlah berbagai hujatan kepada pemerintah. Para anggota reuni menuduh bahwa pemerintah saat ini adalah rezim yang zalim dan menindas, padahal itu hanya fitnah belaka karena tidak ada buktinya sama sekali.

Para anggota reuni selalu menyerang dengan alasan pemerintah saat ini pro komunis. Padahal sudah jelas Indonesia adalah negara demokrasi dan tidak sosialis atau komunis. Paham komunis sudah dihapuskan sejak orde baru dan tidak akan pernah masuk ke Indonesia, dan sudah jelas diatur oleh Undang-Undang.

Tuduhan komunis tidak berdasar dan malah jatuhnya fitnah. Beruntung Presiden Jokowi tidak mengindahkannya karena beliau fokus pada hal lain untuk memajukan Indonesia. Bayangkan jika pemimpinnya orang lain, atau dengan gaya orde baru.  

Reuni 212 tidak mendapat simpati masyarakat karena hanya berisi hujatan dan kritik kepada pemerintah, tanpa memberi solusi bagi Indonesia. Mereka menuduh bahwa saat ini pemerintah tidak bisa mengatasi corona dan dampaknya. Padahal selama hampir 2 tahun ini Presiden Jokowi dan jajarannya telah bekerja keras untuk menekan angka pasien covid dan mengatasi dampak corona.

Buktinya saat ini jumlah pasien hanya 500-an per harinya, padahal 3 bulan lalu bisa 50.000 orang per hari. Daerah dengan zona merah dan PPKM level 4 juga sudah tidak ada. Hal ini seharusnya disadari oleh PA 212 tetapi mereka tidak paham karena mata hatinya telah tertutup oleh kebencian yang beranak-pinak kepada pemerintah, sayang sekali.

Reuni 212 tidak ada gunanya dan berpotensi membuat kluster corona baru, sehingga wajar jika dilarang keras oleh pemerintah. Jangan sampai ada kasus covid yang naik di DKI Jakarta dan sekitarnya karena reuni. Selain itu, acara ini tak ada gunanya karena hanya berisi fitnah, tuduhan, dan caci maki terhadap pemerintah.

  Oleh : Said Kuncoro )* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute