BERITAJABAR.ID - Upaya pemerintah mempercepat pembangunan di Papua merupakan langkah yang sangat positif dan penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dan daerah lain di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Papua akan membuka peluang baru bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional secara lebih merata.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan listrik merupakan fondasi utama yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas ke layanan dasar. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, perdagangan, investasi, dan pariwisata dapat berkembang pesat di Papua, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pembangunan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi menyebut percepatan pembangunan dapat dilakukan melalui strategi kebijakan berbasis inovasi. 

Abas mengatakan pihaknya memiliki tanggung jawab melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memformulasikan rumusan strategis kebijakan agar dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan secara lebih cepat dan tepat. Percepatan pembangunan sangat mungkin dilakukan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mengkonstruksikan strategi kebijakannya dengan berdasarkan pada inovasi.

Abas juga menambahkan bahwa BSKDN akan terus berupaya mendampingi daerah-daerah otonomi baru untuk mendesain dan mengkonstruksikan strategi kebijakan pemerintah daerah melalui program-program kegiatan yang inovatif. Percepatan pembangunan tersebut nantinya dapat dilihat dari peningkatan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Papua Pegunungan. Maka dari itu, inovasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan daya saing dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. 

Dalam kesempatan yang sama, Abas juga mengungkapkan ada sejumlah isu strategis yang bisa dijadikan acuan dalam penyusunan strategi kebijakan di empat DOB Papua, yaitu meliputi optimalisasi kualitas otonomi daerah; pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem; sinergisitas kebijakan dan program nasional; pengembangan kapasitas SDM; transformasi digital pemerintahan. 

Dengan demikian pihaknya berharap hasil identifikasi yang sudah dilaksanakan ini dapat dijadikan dijadikan referensi penguatan strategi kebijakan percepatan pembangunan.

Sementara itu, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Otto Ihalauw meminta pemerintah setempat, baik provinsi maupun kabupaten/kota, supaya mengubah cara kerja untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua.

Otto mengatakan bahwa pembangunan di Papua tidak bisa menggunakan cara kerja yang lama. Saatnya seluruh elemen terkait mengubah cara kerja ke depan supaya percepatan pembangunan di Papua bisa berjalan lebih maksimal. Selama 20 tahun terakhir, kata Otto, Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah berjalan berbarengan dengan berbagai pembangunan telah berjalan. Namun, dari sisi tata kelola masih membutuhkan penataan yang lebih baik.

Untuk itu, BP3OKP hadir dalam rangka ikut memberikan dukungan, baik dari aspek perencanaan penganggaran maupun pengawasan untuk pembangunan di Papua secara menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, kemudian dituangkan di dalam rencana aksi pembangunan Papua, aspek perencanaan benar-benar tepat sasaran sehingga kelak menyentuh substansi pembangunan di Papua. Otto mengungkapkan harus ada paradigma baru, perubahan baru, dan lompatan. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden RI. Cara lama harus ditiadakan dengan cara dan gaya baru untuk mendukung pembangunan di Papua.

Apalagi, kata Otto, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan enam kabupaten/kota tengah menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Hal ini sangat penting bagi pemerintah daerah untuk merencanakan hal-hal substansial yang memang benar nantinya menjawab tuntutan Otsus demi percepatan pembangunan di wilayah Papua. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana merencanakan program yang baik demi mendukung percepatan pembangunan di Papua.

Oleh sebab itu, BP3OKP berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan pengawasan terhadap setiap realisasi program kerja oleh setiap pemerintah daerah guna mendukung percepatan pembangunan.

Namun demikian, penting untuk memperhatikan aspek-aspek tertentu dalam percepatan pembangunan ini, termasuk pemeliharaan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Pembangunan harus dilakukan secara bertanggung jawab untuk melindungi ekosistem yang unik dan berharga di Tanah Papua. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan harus dijamin untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan Orang Asli Papua (OAP).

Dengan peran serta aktif masyarakat Papua dalam mendukung kebijakan percepatan pembangunan, pembangunan di Tanah Papua dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.

Oleh Marlina Nussy )** Penulis merupakan mahasiswi Papua di Surabaya