BERITAJABAR.ID - Kelompok Separatis Teroris (KST) telah lama menjadi ancaman serius bagi keamanan dan kedamaian di Papua dan wilayah sekitarnya. Dalam menghadapi tantangan ini, penegakan hukum yang tegas merupakan langkah penting untuk memastikan perlindungan masyarakat dan menjaga kedaulatan negara. Aksi KST Papua terus dilakukan tanpa pandang bulu, bahkan peristiwa terbaru menunjukkan kelompok tersebut menembak dua orang anak yang merupakan warga sipil di Papua. 

Terkait peristiwa penembakan tersebut Kepala Operasi (Kaops) Damai Cartenz, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Faizal Ramadhani mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan yang mengakibatkan pos Satgas menjadi rusak berat serta dua anak menjadi korban.

Di sisi lain. tindakan tegas dari aparat keamanan, termasuk dalam kasus ekstrim menembak mati anggota KST yang merupakan ancaman langsung bagi keamanan publik, seringkali menjadi sorotan dan menjadi bahan perdebatan terkait dengan HAM. Namun, penting untuk diingat bahwa tindakan ini bukan dilakukan tanpa pertimbangan matang.

Pertama-tama, tindakan tegas tersebut diambil sebagai respons terhadap serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh KST. Kelompok ini tidak hanya terlibat dalam aksi-aksi kekerasan seperti penyerangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, namun juga dalam penculikan, pemerasan, dan penyalahgunaan hak asasi manusia lainnya. Dalam menghadapi ancaman yang sedemikian besar terhadap keamanan dan kehidupan warga, tindakan tegas harus dilakukan.

Selanjutnya, tindakan tegas ini juga memiliki efek jera yang penting dalam memutus siklus kekerasan yang terus-menerus. Dengan menunjukkan bahwa negara tidak akan mentolerir tindakan kriminal dan terorisme, hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menjamin perlindungan bagi warga sipil yang tidak bersalah.

Baru-baru ini pasukan gabungan dari aparat keamanan berhasil menembak mati dua anggota KST wilayah Mimika, yaitu Abubakar Kogoya dan Demianus Magay, pada Kamis (4/4) sore. Kedua anggota KST tersebut ditembak mati oleh Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz-2024, Satgas Amole 2024, dan Satgas Nanggala di sekitar Kali Kabur, Mile 69 Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, AKBP Bayu Suseno mengatakan selain menembak mati kedua anggota KST, tim gabungan juga berhasil mengamankan barang bukti berupa senjata api laras pendek jenis Sig Sauer beserta 1 magazen dan amunisinya. Tindakan penegakan hukum terhadap KST merupakan respons cepat dari Satgas Damai Cartenz-2024 dalam menjaga keamanan di wilayah Papua. 

Sebelum kejadian kontak tembak dengan anggota KST, TNI terlebih dulu memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, bahwa aparat gabungan berhasil melindungi warga pendulang emas nonkaryawan dari serangan kelompok kriminal bersenjata di Kali Kabur, Mile 69 Tembagapura.

Kejadian ini menimbulkan ketakutan di masyarakat, dan sebagai respons, langkah penegakan hukum secara tegas diambil. Aparat keamanan gabungan langsung merespons dengan mendatangi lokasi penyerangan yang dilakukan oleh KST Papua.

Menurut Richard, aparat keamanan gabungan TNI dan Polri terdiri langsung berhadapan dengan KST Papua. Kontak senjata pun tidak terelakkan lagi. Dalam baku tembak tersebut, dua anggota KST yang teridentifikasi atas nama Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magay dinyatakan tewas.

Abu Bakar Kogoya, yang juga dikenal sebagai Abu Bakar Tabuni, tercatat memiliki sejarah panjang dalam melakukan serangan terhadap warga sipil. Menurut data yang dimiliki oleh TNI, ini bukanlah kali pertama Abu Bakar Kogoya melakukan penyerangan terhadap warga sipil.

Berdasarkan catatan kriminal, Abu Bakar Kogoya adalah sosok KST yang aktif terlibat dalam serangkaian aksi kekerasan yang mengancam keamanan di wilayah Mimika dan Intan Jaya. Penegakan hukum terhadap Abu Bakar Kogoya dan Demianus Magay menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Papua. Aksi kriminal yang pernah dilakukan Abu Bakar Kogoya diantaranya, ia terlibat dalam insiden pada tanggal 21 Oktober 2017 yang menyebabkan kematian dua anggota Brimob, Bharada Almin dan Brigadir Mufadol, di Mile 69 Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika.

Selain itu, Abu Bakar Kogoya juga terlibat dalam penembakan terhadap mobil di Mile 69 Distrik Tembagapura pada tanggal 14 November 2017 yang mengakibatkan korban luka, dan pada tanggal 30 Maret 2020, terlibat dalam penembakan warga sipil di parkiran Gedung OB-1, alun-alun Kuala Kencana Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, yang menewaskan satu orang WNA dan melukai dua orang lainnya.

Dengan tegas, aparat gabungan menyatakan bahwa tindakan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata seperti Abu Bakar Kogoya merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keamanan dan perlindungan masyarakat. Langkah ini juga menjadi sinyal bahwa negara tidak akan mentolerir tindakan kriminalitas yang mengancam keselamatan warga sipil dan keamanan.

Namun demikian, penting juga untuk memastikan bahwa tindakan tegas ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang mendasar. Hal ini mencakup pemenuhan persyaratan hukum yang ketat, termasuk identifikasi yang akurat terhadap anggota KST yang benar-benar menjadi ancaman bagi masyarakat, serta penegakan hukum yang proporsional dan tidak diskriminatif.

Upaya pencegahan juga harus ditingkatkan sebagai bagian dari strategi yang komprehensif dalam mengatasi masalah KST. Hal ini termasuk peningkatan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengatasi akar penyebab konflik dan ekstremisme.

Penegakan hukum yang tegas terhadap KST bukanlah tanda ketidakpedulian terhadap HAM, tetapi merupakan langkah yang diperlukan untuk membangun keamanan, keadilan, dan kedamaian yang berkelanjutan bagi semua warga. Dengan menggabungkan pendekatan pencegahan dan penegakan hukum yang proporsional, kita dapat bergerak menuju penyelesaian yang berkelanjutan untuk konflik yang telah lama menghantui Papua dan wilayah sekitarnya.

Oleh:  Fransiscus Norman*) Penulis adalah aktivis HAM