MPR : Keterlambatan Revisi UU Teroris, Dari Pemerintah

By Atma 15 Mei 2018, 16:22:33 WIBHukum

MPR :  Keterlambatan Revisi UU Teroris,  Dari Pemerintah

Keterangan Gambar :


beritajabar.id, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), katakan wacana Revisi UU Terorisme terlambat dan mangkrak hingga saat ini, justru berdasarkan sikap pemerintah sendiri, oleh karena itu, MPR ingatkan Presiden Joko Widodo, untuk tidak main ancam merilis Perppu jika revisi UU Anti Terorisme telat dibahas DPR.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid salam keterangannya di gedung MPR, Selasa (15/5/2018).

Hidayat mengatakan, Presiden Jokowi dalam hal ini jangan menyalahkan DPR atas keterlbatan tersebut, namun Jokowi seharusnya menegur Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly karena beberapa kali meminta penundaan pembahasan revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang sedang dibahas di Panitia Khusus.

“Menkumham beberapa kali menyurati DPR untuk meminta penundaan pembahasan RUU Terorisme. Karena itu Presiden Jokowi harus menegur Menhumham dan diselesaikan di internal eksekutif,” ujar Hidayat di Komplek Parlemen, MPR, Selasa (15/5/2018).

Salam hal ini Hidayat mengatakan pihak DPR sudah menjelaskan bahwa keterlambatan pembahasan revisi UU tersebut masalahnya ada di sisi pemerintah itu sendiri.

Lanjut Hidayat, dirinya meminta internal pemerintah menyelesaikan masalah tersebut sehingga Presiden jangan mengeluarkan pernyataan yang terkesan mengancam yaitu ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Seharusnya Presiden Jokowi jangan mengancam akan mengeluarkan pernyataan akan membuat Perppu. Dan seharusnya menegur Menkumham, kenapa meminta penundaan,” ujarnya.

Pria yang juga politisi PKS itu menjelaskan seharusnya pemerintah menyelesaikan secara internal, misalnya meminta Menkumham mencabut surat penundaan dan membuat surat baru yang menyatakan siap membahas revisi UU Anti-terorisme, bukan malah menyalahkan pihak eksternal seperti DPR, atas keterlambatan Revisi Undang Undang tersebut.

Terkait revisi UU terorime tersebut, Hidayat menilai semangat yang ada adalah memberantas terorisme tanpa melakukan teror yang lain sehingga harus berdasarkan aturan yang berlaku.

“Di satu pihak harus mengamankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan keberagaman namun produk hukum yang dihasilkan jangan melegalkan represifitas negara terhadap warga negara,” ujarnya.

Dalam tindak pidana terorisme yang terjadi beberapa kali belakangan hari ini, Hidayat mengatakan tindak Terorisme sama sekali tidak di benarkan oleh agama manapun, dan juga sangat bertentangan terhadap UUD 1945 serta Pancasila.

Hidayat mengatakan dalam upaya pemberantasan tindak pendata terorisme, jangan sampai melahirkan teror yang lain.

“Saya secara prinsip menegaskan bahwa terorisme tidak dibenarkan oleh agama, UUD 1945 dan Pancasila namun memberantasnya jangan dengan memunculkan teror yang lain,” ujarnya. (tito*)

 

 



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 - 2024
  1. Joko Widodo - Maruf Amin
  2. Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno

Komentar Terakhir