Meng-UMR-kan Gaji Guru Honorer
Oleh: Atmaja Suhendra, S.Sos, MSi, Lm

By Adminjabar 24 Jan 2019, 22:24:37 WIBTokoh

Meng-UMR-kan Gaji Guru Honorer

Keterangan Gambar : Atmaja Suhendra, S.Sos, MSi, Lm


SESUNGGUHNYA, harapan guru honorer adalah menjadi aparat pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut diutarakan oleh Guru honorer di salah satu SD Negeri di kota Bandung.

“Sebulan penghasilan saya sebagai guru honorer, Rp500 ribu. untungnya, tahun ini guru honor mendapatkan tunjangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota masing-masing 300 Ribu Rupiah dan 800 Ribu Rupiah, cukup ? ya, cukup-cukupin aja, ” ujar Fajri, yang telah mengabdi sebagai guru honorer selama 15 tahun.

Ungkapan Fadjri, guru honorer yang mengajar bidang studi lingkungan hidup, merupakan contoh nyata penghasilan guru honor di Indonesia. Mungkin penghasilan guru honorer di setiap daerah tentu saja bisa berbeda. Bisa saja lebih tinggi atau bahkan lebih rendah.

“Sampai kapan pun, saya tetap akan menjadi guru karena saya mencintai pekerjaan sebagai guru,” tegas Fajri

USULAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy agar guru honorer mendapatkan gaji minimal setara UMR, merupakan angin segar dan disambut baik oleh seluruh tenaga pengajar, agar lebih sejahtera, mengingat gaji guru honorer dari jenjang pendidikan SD hingga sekolah menengah (SMU) saat ini, jauh dari UMR (Upah Minimum Regional).

Namun sebelum aturan itu dibuat, Kementerian Pendidikan Kebudayaan seharusnya dan tentunya sudah memiliki perencanaan yang sangat matang, mengingat jumlah guru SD-SMU honorer di Indonesia jumlahnya mencapai jutaan, belum lagi jika sekolah swasta juga dilibatkan dalam penerapan UMR. Tentu mengelola guru honorer yang jumlahnya besar ini, diharapkan tidak menyimpulkan persoalan baru dan terjadi penyimpangan atau lahan korupsi baru, seperti diungkapkan oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

 Guru honorer

“Anggaran pendidikan cukup besar. Kemudian, kalau terjadi penyimpangan kecil-kecil, tapi di wilayah sangat luas kalau dikumpulkan besar," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan,

 Utuk itu, penulis berpendapat perlu adanya aturan yang tegas dan jelas atau regulasi berupa keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan jika perlu Perpres terkait kebijakan meng-UMR-kan gaji guru honorer.

Banyak pertanyaan yang bisa saja timbul dan harus dibuatkan formula penyelesaiannya. Misalnya, adalah terkait masa kerja guru. Apakah gaji guru honorer yang telah mengajar selama 15 tahun akan berbeda atau sama dengan gaji guru yang baru mengajar selama (1) satu tahun ? ini harus dicemati.

Pemberlakuan UMR, harus memiliki perencana yang matang dan akurat dan serta acuan yang jelas.

“Alih-alih ingin menyejahterakan guru, jika tidak dilakukan dengan skema yang baik, malah justru menjadi bumerang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintahan Jokowi, apalagi politik jelang pilpres semakin panas,”

Kriteria dan persyaratan untuk menjadi guru yang bergaji berdasarkan UMR-pun harus terlebih dahulu disosialisasikan agar semua guru mengetahui secara transparan dan akuntabel.

Jangan sampai perencanaan yang tidak matang justru akan menjadi gelombang unjuk rasa besar, menuntut kenaikan UMR dan kesejahteraan lainnya seperti halnya para buruh. Sehingga tidak tertangani.

ADVERTISEMENT

Untuk itu, saya berpendapat perlu dibentuknya lembaga di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk secara khusus menangani dan mengawasi guru honorer yang akan mendapat gaji sesuai UMR.

Badan pengawas Guru Honorer (BPGH)

Kekhawatiran Menteri Keuangan, Sri Mulyani agar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bisa memastikan anggaran pendidikan terserap optimal dan tepat sasaran merupakan hal yang wajar mengingat angggaran pendidikan yang cukup besar.

“Terutama untuk memastikan anggaran pendidikan itu termanfaatkan sesuai rencana, mencapai target, terlebih khusus lagi terutama dana transfer daerah yang jumlahnya di atas 63% dari total anggaran pendidikan. Itu lebih tepat sasaran lah," kata Sri Mulyani usai bertemu dengan mendikbud.

Banyaknya instrumen pendidikan yang akan diserap ke daerah dengan anggaran yang besar merupakan pekerjaan tersendiri bagi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran daerah dan anggaran guru honorer, diharapkan ada lembaga khusus yang mengatur dan mengurus keberlangsungan guru honorer

Pembentukan Badan Pengawas Guru Honorer (BPGH) agaknya bisa menjadi solusi terbaik agar persoalan guru honorer bisa terselesaikan dengan cepat, akurat dan bertanggung jawab tanpa menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan Indonesia.

Pengamat Pendidikan & Wartawan dan Dosen Senior STIKOM InterStudi Jakarta, Atmaja Suhendra, S.Sos, Msi, Lm.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 - 2024
  1. Joko Widodo - Maruf Amin
  2. Prabowo Subianto - Sandiaga Salahudin Uno

Komentar Terakhir

  • Guestjeday

    <a href=" http://udad.online/hardcore-swingers-porn/ ">hardcore swingers ...

    View Article
  • expoggenZoock

    gjf [url=https://cbdhempoil30.com/#]cbd oil cost[/url] aap ...

    View Article
  • GuestNeeni

    [url=https://syvy.icu/pussy-of-black-people/]pussy of black people[/url] ...

    View Article
  • Guestjeday

    [url=https://tyca.icu/moms-teach-sex-porno/]moms teach sex porno[/url] ...

    View Article