Fadli Zon : Perppu Terorisme tidak di perlukan, pembahasan UU Teroris ausahbmau selesai.

By Adminjabar 14 Mei 2018, 17:33:57 WIBSekitar Kita

Fadli Zon : Perppu Terorisme tidak di perlukan, pembahasan UU Teroris ausahbmau selesai.

Keterangan Gambar :


Beritajabar.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan adanya rencana pemerintah untuk menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) mengenai UU terorisme, adalah hal yang tidak perlu.

Dalam hal ini, pria yang juga Sakil Ketua Umum Gerindra ini menyebutkan pembahasan Rancangan Undang Undang Terorisme yang di bahas di DPR, sudah mau rampung.

"Perppu itu menurut saya tidak diperlukan. Karena dalam pembahasan UU ini, ini sudah mau final, bahkan di masa sidang lalu pun sebetulnya bisa disahkan," ujar Fadli di komplek parlemen DPR, Senin (14/5/2018).

Lanjut Fadli yang menanggapi desakan Presiden Joko Widodo untuk pihak DPR, agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Antiterorisme apabila revisi UU Antiterorisme tidak segera disahkan,Fadli mengatakan sejatinya Perpuu itu akan lahir dari keadaan yang sangat genting.

Dalam hal knj Fadli juga menegaskan Pemeritah dalam pimpinan Presiden Joko Widodo dan juga aparatur negara lainnta tidak mampu menangani masalah keamanan dalam negeri.

"Sekarang kita lagi bahas ini, kemudian dia (Jokowi) menerbitkab Perppu. Perppu itu kan harus ada keadaan yang memaksa, yang genting. Saya tanya sekarang apakah di Mako Brimob itu karena undang-undang? Jangan mengalihkan isu. Ini karena ketidakmampuan aparatur menangani keadaan keamanan," ujarnya.

Sementara dalam hal belum terselesaikannya RUU Antiterorisme oleh pihak DPR, Fadli mengatakan hal itu berdasarkan pemerintah selalu saja menunda-nunda, Fadli menegaskan pemerintah bergerak sangat lamban dalam hal tersebut.

"Pemerintah yang lamban, sekali lagi pemerintah yang lamban. Bahkan di masa-masa awal dulu pemerintah yang selalu menunda-nunda rapat gitu. Jadi dari pihak pemerintahlah yang lambat," ujarnya.

Dalam hal ini Fadli menghimbau Presiden Jokowi untuk mengecek siapa pihak yang membuat revisi UU Antiterorisme tersebut hingga tertunda saat ini, khusunya pengecekan juga di lakukan dalam tubuh internal pemerintah.

“Seolah olah DPR yang lambat. Jadi pemerintah, mungkin Pak Jokowi harus mengecek sendiri aparaturnya, bukan dari DPR," ucapnya.



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Juara Piala Dunia 2018 ?
  Prancis
  Belgia
  Inggris
  Kroasia

Komentar Terakhir

  • photobooth murah

    Tentu saja sebagai warga negara yang baik dan benar kita harus mendukung negara kita ...

    View Article
  • Advertising agency jakarta

    urusan menang kalah biarka para pemilih yang menentukan, yang peting dari kedua belah ...

    View Article
  • Grammarly Student Discount

    I have to say, I thought this changed into a pretty interesting read with regards ...

    View Article
  • Nha cai Uy tin

    you have raised an crucial issue..thank you for sharing..I would really like to read ...

    View Article